Pemerintah Kabupaten Magelang terus mempertajam komitmen dalam menyiapkan dan menyajikan data yang akurat, valid, dan tepat sasaran. Hal ini diwujudkan salah satunya melalui kegiatan Verifikasi Data Kemiskinan Kabupaten Magelang 2025. Menariknya, ASN dilibatkan sebagai petugas yang terjun langsung ke rumah penduduk untuk melakukan verifikasi data. Masing-masing ASN Kabupaten Magelang akan mendapat tugas verifikasi data keluarga miskin sesuai domisilinya, sebanyak 10 hingga 12 kepala keluarga.

Kegiatan ini bertujuan memperbarui dan melengkapi data sosial ekonomi rumah tangga miskin dan kelompok rentan. Selain itu menyediakan informasi yang akurat dan terkini tentang kondisi masyarakat.

"Tentu saja hasilnya nanti juga akan menjadi dasar perencanaan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran," ujar Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Magelang, Budi Daryanto saat membuka kegiatan Pelatihan Instruktur Verifikasi Data Kemiskinan di ruang Smart Room, Kamis (24/7).

Budi mengungkapkan angka kemiskinan di Kabupaten Magelang menurun lambat. Pada 2023 ada di angka 10,96 persen, sedangkan pada 2024 ada di 10,83 persen.

"Permasalahan utamanya adalah pemanfaatan data kemiskinan mikro yang belum optimal," jelasnya.

Permasalahan data yang dialami, lanjut Budi, diantaranya masyarakat miskin belum seluruhnya terdata, penerima bantuan tidak lagi memenuhi kriteria, dan program tidak sesuai kebutuhan nyata di lapangan.

"Sehingga Pemerintah Kabupaten Magelang segera melakukan inisiatif pembaruan data kemiskinan, dan melibatkan ASN sebagai petugas verifikasi," tandasnya.

Kepala BPS Kabupaten Magelang, Kus Haryono mengapresiasi inisiasi Pemkab Magelang yang melibatkan ASN dalam proses verifikasi data di lapangan. Ia mengungkapkan, hal ini adalah pertama kalinya di Indonesia.

"Infonya ini sudah sampai ke pusat, dan BPS sangat mengapresiasi inisiatif Pemkab Magelang. Ini yang pertama," ungkap Kus Haryono.

Ia berpesan agar para ASN menjadikan ini pengalaman yang berharga, betapa mengumpulkan data melalui berbagai proses yang tidak sederhana, prosesnya panjang, pertanyaannya harus detail.

"Kemudian nanti akan ada evaluasi, misal tiga terbawah (verifikasi data) akan didampingi pada saat ke lapangan," lanjutnya.

Untuk menjaga kualitas data, ada proses-proses yang dilakukan untuk mengawal agar data itu mengandung eror seminimal mungkin. Kus Haryono menyebutkan di dalam statistik ada sampling error, dan non sampling error.

"Sampling error dari metodologi yang kita lakukan, bisa jadi ada hal-hal yang belum tercakup dalam metodologi di dalam validasi, pengolahannya, aplikasinya.

Non sampling error itu, kita pada saat bertanya bisa jadi kita nanyanya nggak pas, bisa jadi responden waktu ditanya juga jawabnya nggak pas. Kita kan nggak tahu dia jawabnya jujur apa ngga, kecuali kita pas pendataan bawa lie detector," selorohnya.

Ia berpesan agar para ASN bisa memastikan kualitas data terjamin kevalidannya, sehingga data itu benar-benar bisa digunakan pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Magelang.

Pada pelatihan tersebut, para ASN mendapatkan pengarahan teknis terkait pengumpulan dan verifikasi data di lapangan dari narasumber Statistisi Ahli Muda pda BPS Kabupaten Magelang, Diana Larasati, dan Statistisi Ahli Muda pada Dinas Kominfo Kabupaten Magelang, Agustina Purwanti. Para ASN yang telah mengikuti pelatihan bertugas melatih rekan-rekan di instansinya agar memahami alur verifikasi data di lapangan.

Pelatihan Verifikasi Data Kemiskinan di Kabupaten Magelang digelar selama tiga hari pada 24, 25, dan 28 Juli 2025 di kantor Dinas Kominfo, Disdikbud, dan Dispermades Kabupaten Magelang.